Politisasi Nazaruddin Semakin Kentara
INILAH.COM, Jakarta - Kekhawatiran politisasi kasus hukum mantan bendahara umum DPP Partai Demokrat M. Nazaruddin, mulai tampak. Apalagi, setelah ada surat balasan dari Presiden SBY untuk Nazaruddin tertanggal 21 Agustus 2011.
Surat balasan itu, menanggapi surat Nazaruddin yang dikirim sebelumnya tertanggal 18 Agustus 2011. "Dimensi politik kasus ini semakin mendalam ketika menanggapi surat Nazaruddin ini," ujar Direktur Eksekutif Reform Institute Yudi Latif saat ditemui di gedung DPR, Senin (22/8/2011).
Jika Presiden tidak menanggapi ini, tentu tidak akan bernilai politis. Apalagi, dalam hukum Presiden pun tidak bisa melakukan intervensi. Sehingga pada posisi itu, nuansa politis menjadi kentara. "Kalau diserahkan, sebenarnya tidak perlu serius (tidak perlu dipublikasikan, red). Dengan demikian dimensi politik semakin kuat," lanjutnya.
Seharusnya, Presiden tidak perlu membeberkan ke publik bahwa sudah ada surat balasan. Cukup antara SBY pribadi dengan Nazaruddin yang memang pernah dekat karena berada dalam kendaraan politik yang sama. "Kalau personal sebagai Demokrat, itu isu personal. Silaturahmi biasa, tidak di publik," katanya. [tjs]
(Sumber: http://id.berita.yahoo.com)
