Ketua PBNU: Harga BBM Jangan Dinaikkan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kenaikan harga bahan bakar minyak yang diusulkan pemerintah turut membetot perhatian Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Mereka meminta pemerintah mengkaji ulang usulan menaikkan harga BBM mengingat akan menambah beban rakyat.
"Harga BBM kalau bisa jangan dinaikkan. Sebisa mungkin Pemerintah harus mencari jalan keluar lain, agar rakyat tidak semakin terbebani," kata Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj dalam rilis kepada Tribunnews.com di Jakarta, Senin (5/3/2012).
Menurut Kang Said, panggilan akrabnya, jika kenaikan harga BBM ditempuh pemerintah, harus ditempatkan dalam opsi terakhir dengan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Artinya, jika subsidi dianggap akan semakin memberatkan tidak masalah.
Terkait rencana Pemerintah memberikan kompensasi atas kenaikan harga BBM, Kang Said meminta agar disalurkan dalam bentuk yang lebih mendidik, semisal pemberian modal kerja, tambahan subsidi pendidikan dan peningkatan kesejahteraan rakyat lainnya.
"BLT (Bantuan Langsung Tunai) tidak mendidik. Kami tidak setuju kalau nantinya BBM terpaksa dinaikkan, tapi kompensasinya diberikan berbentuk BLT," tambah Kyai dari Cirebon, Jawa Barat itu.
Kenaikkan harga BBM yang kini diberlakukan terlampau besar dan memberatkan APBN. Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia sudah melaporkan DPR terkait rencana kenaikan harga BBM tersebut namun belum mengungkapkan besaran kenaikan harganya.
(Sumber: http://id.berita.yahoo.com)
"Harga BBM kalau bisa jangan dinaikkan. Sebisa mungkin Pemerintah harus mencari jalan keluar lain, agar rakyat tidak semakin terbebani," kata Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj dalam rilis kepada Tribunnews.com di Jakarta, Senin (5/3/2012).
Menurut Kang Said, panggilan akrabnya, jika kenaikan harga BBM ditempuh pemerintah, harus ditempatkan dalam opsi terakhir dengan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Artinya, jika subsidi dianggap akan semakin memberatkan tidak masalah.
Terkait rencana Pemerintah memberikan kompensasi atas kenaikan harga BBM, Kang Said meminta agar disalurkan dalam bentuk yang lebih mendidik, semisal pemberian modal kerja, tambahan subsidi pendidikan dan peningkatan kesejahteraan rakyat lainnya.
"BLT (Bantuan Langsung Tunai) tidak mendidik. Kami tidak setuju kalau nantinya BBM terpaksa dinaikkan, tapi kompensasinya diberikan berbentuk BLT," tambah Kyai dari Cirebon, Jawa Barat itu.
Kenaikkan harga BBM yang kini diberlakukan terlampau besar dan memberatkan APBN. Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia sudah melaporkan DPR terkait rencana kenaikan harga BBM tersebut namun belum mengungkapkan besaran kenaikan harganya.
(Sumber: http://id.berita.yahoo.com)