Pemerintah Pilih Harga BBM Naik Rp1.500/Liter

JAKARTA - Pemerintah akhirnya memilih opsi untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebesar Rp1.500 per liter. Dengan demikian, apabila disetujui DPR, mulai April mendatang harga premium dan solar akan menjadi Rp6.000 per liter dari saat ini Rp4.500 per liter.

Usai rapat internal di Istana Kepresidenan, Jakarta, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengatakan, pemerintah menilai harga BBM bersubsidi sebesar Rp6.000 per liter untuk saat ini sebagai harga yang tepat. Surat usulan kenaikan sebesar Rp1.500 per liter ini telah diajukan ke DPR oleh Menteri Keuangan Agus Martowardojo pada 29 Februari lalu. Hari ini masalah tersebut akan dibahas oleh pemerintah dan Komisi VII DPR.

“Ini suatu angka yang kita anggap reasonable dalam situasi sekarang karena ICP (harga minyak mentah Indonesia) sudah melonjak tinggi. Jadi mari kita tata dengan baik, kompensasinya sedang kami siapkan,” kata Jero, Senin (5/3/2012) malam.

Sebelumnya dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR, 28 Februari lalu, pemerintah masih mengusulkan dua opsi kenaikan harga BBM. Opsi pertama, pemerintah akan menaikkan harga jual BBM bersubsidi sebesar Rp1.500 per liter. Dengan demikian, harga premium dan solar akan naik dari Rp4.500 menjadi Rp6.000 per liter. Opsi kedua, pemerintah memberikan subsidi tetap Rp2.000 per liter untuk premium dan solar. Pada opsi ini harga BBM bisa berfluktuasi sesuai kenaikan harga minyak dunia lantaran besaran subsidi dipatok.

Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo mengingatkan, kenaikan harga BBM harus dilakukan tahun ini demi menghindari pembengkakan anggaran subsidi. Bila pemerintah tidak segera menaikkan harga BBM, subsidi untuk komoditas tersebut bisa membengkak hingga menjadi Rp178 triliun dari Rp123,59 triliun yang ditetapkan dalam APBN 2012.

Mantan direktur utama Bank Mandiri tersebut juga mengungkapkan,kenaikan harus dilakukan lantaran kuota BBM sebanyak 40 juta kilo liter terancam terlewati. Bila hal itu terjadi, anggaran subsidi bisa membengkak menjadi Rp67 triliun. Agus Martowardojo menjelaskan, beban pemerintah untuk menanggung subsidi semakin besar bila tarif listrik tidak dinaikkan.Sebagai catatan, subsidi listrik tahun ini ditetapkan sebesar Rp44,9 triliun.

“Kalau kita tidak respons itu, memang menjadi berat,” tandasnya.

Sebagai kompensasi kenaikan harga BBM, pemerintah berencana menyiapkan dana Rp30-40 triliun, yang antara lain akan dipakai untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) sekitar Rp25 triliun dan tambahan beasiswa bagi anak miskin sebesar Rp2,5 triliun.

Anggota Badan Anggaran DPR Roem Kono menyambut baik rencana pemerintah yang akhirnya memilih menaikkan harga BBM sebesar Rp1.500 per liter. Sebagai kompensasi kenaikan harga BBM, dia berharap pemerintah tidak hanya terfokus pada pemberian BLT. Lebih baik kompensasi diarahkan pada infrastruktur sehingga bisa memberikan efek berganda bagi kepentingan rakyat.

Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengajukan dua opsi terkait rencana pemerintah menaikkan harga BBM.Adapun Partai Gerindra secara tegas menolak kenaikan harga BBM lantaran berpotensi menambah jumlah pengangguran dan kemiskinan. (Koran SI/Koran SI/wdi)
(Sumber: http://economy.okezone.com)