Larangan Rok Mini Anggota DPR

DEPOK - Pelarangan memakai rok mini di kalangan anggota DPR masih menuai kontroversi. Namun, Peneliti Kajian Budaya Universitas Indonesia (UI) Devie Rahmawati menilai hal itu erat kaitannya dengan moral dan kepatutan.

Rok mini, kata dia, semestinya bukan hanya dimaknai dalam konteks fahion, melainkan juga martabat dan budaya.

“Kita lihat culture di AS, bagaimana melihat ibu negara berpakaian dan itu akan berbeda dengan di Indonesia. Bukan masalah mini dan tidak mini tetapi masalah kepatutan atau tidak,” tegasnya kepada okezone, Rabu (07/03/12).

Devie menambahkan, rok mini juga terkait dengan masalah lokalitas. Sementara anggota Dewan harus tetap mengedepankan etos kerja. “Kata siapa pakai batik rok panjang tidak seksi, itu tergantung siapa yang memandangnya. Elite harus mampu menjaga etika,” tuturnya.

Devie menambahkan, meski ada larangan berupa Surat Keputusan (SK), hal itu menjadi tantangan dan dorongan untuk anggota DPR tetap menjaga kepatutan dan berjalan sinergis dengan citra serta moral.

“Lembaga negara seperti DPR harus mampu menjaga citra, jangan menjaga citra tetapi ternyata korup juga, ini harus tetap berjalan sinergis, intinya kinerja dan citra harus berjalan berbarengan,” tegasnya.

Devie bahkan menyebut anggota DPR tak ubahnya seperti pragawati bangsa. Sebagai wakil rakyat, mereka harus mampu menjadi model yang bersih luar dalam serta cerdas pintar dan professional bagi rakyatnya.

“Anggota dewan sudah terpilih dan menjadi Best of the Best, mereka adalah pragawati bangsa, dan harus dipikirkan juga, jangan-jangan dengan memakai rok mini sudah menurunkan kinerjanya, atau bahkan mengganggu kinerja orang lain,” tandasnya.
(ded)(Sumber: http://news.okezone.com)